TERMINOLOGI AUDIT

Menurut Arens, audit adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai suatu informasi untuk menetapkan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriterianya. Auditing hendaknya dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen.

Audit terbagi menjadi beberapa jenis seperti terdapat pada bagan berikut.

Image

Berdasarkan pihak yang melakukan audit, jenis audit dibagi menjadi:

1.     Audit Intern

Menurut Institute of Internal Auditor (IIA), definisi resmi internal audit adalah sebagai berikut:

Internal Auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.

Audit intern adalah aktivitas independen, objektif dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Ini membantu organisasi mencapai tujuannya secara sistematis, pendekatan secara disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, dan proses tata kelola (apabila dapat diartikan dari governance process).

Audit intern dilakukan oleh pihak dari dalam organisasi auditi.

Organisasi auditi sektor publik misalnya:

  1. pemerintah daerah,
  2. kementerian negara,
  3. lembaga negara,
  4. pemerintah pusat.

Audit intern dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dalam manajemen.  Jadi, dalam sektor publik pelaksanaan audit intern lebih diarahkan pada upaya membantu bupati /walikota /gubernur /menteri /presiden meyakinkan pencapaian tujuan organisasi.

Contoh:

  • Untuk pemerintah daerah, maka audit intern adalah audit yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern daerah yang bersangkutan (Bawasda) yang sekarang berubah nama menjadi Inspektrat Provinsi, Kabupaten, Kota.
  • Organisasi kementerian negara, audit intern dilakukan oleh inspektorat jenderal departemen dan dalam organisasi pemerintah pusat audit intern dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

 2.     Audit Ekstern

Audit ekstern adalah review dari laporan keuangan atau laporan dari suatu entitas, biasanya pemerintah atau bisnis, oleh seseorang tidak berafiliasi dengan perusahaan atau lembaga. Audit eksternal memainkan peran utama dalam pengawasan keuangan perusahaan dan pemerintah karena mereka dilakukan oleh individu di luar dan karena itu memberikan pendapat tidak memihak.

Dalam pemerintahan Republik Indonesia, peran audit ekstern dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  BPK menjalankan audit atas pengelolaan keuangan negara (termasuk keuangan daerah) oleh seluruh organ pemerintahan, untuk dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Contoh:

Audit yang dilakukan oleh BPKP terhadap departemen/ lembaga merupakan audit ekstern bagi departemen/lembaga yang bersangkutan, namun merupakan audit intern dilihat dari sisi pemerintah RI.

Berdasarkan tujuan pemeriksaan audit seperti yang tertuang dalam UU No 15 2004 : Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara, audit dibagi menjadi:

1.     Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan (financial statement audit), berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Audit (pemeriksaan) keuangan bertujuan untuk  memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, tentang kesesuaian antara laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen (dalam hal ini pemerintah) dengan standar akuntansi yang berlaku (dalam hal ini untuk organisasi sektor publik menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP). Hasil audit keuangan adalah opini (pendapat) audit mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan SAP.  Sesuai dengan Undang-Undang 15 Tahun 2004, kewenangan melakukan audit keuangan berada di tangan BPK.

APIP tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan audit keuangan atas laporan keuangan instansi pemerintah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, APIP berkewajiban melakukan reviu (intern) atas laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga/ pemerintah daerah.  Tujuan pelaksanaan reviu intern tersebut adalah, untuk meyakinkan bahwa penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah telah sesuai dengan SAP. Dengan demikian pada waktu diaudit oleh BPK tidak terdapat lagi permasalahan, yang menyebabkan BPK memberikan opini tas laporan keuangan pemerintah selain Wajar Tanpa Pengecualian atau setidaknya Wajar Dengan Pengecualian.

2.     Audit Kinerja

Istilah yang paling sering dijumpai adalah performance audit, Value for Money (VFM) audit, audit manajemen, audit operasional, audit program, dan audit 3 E.

Audit kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan  yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Dalam melakukan audit kinerja, auditor juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta pengendalian intern. Audit kinerja menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi.

Dalam audit kinerja, langkah yang ditempuh mencakup identifikasi sebab dan akibat mengapa kegiatan tidak dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif, dalam rangka memberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak yang berkepentingan. Kriteria yang digunakan dalam audit kinerja adalah ekonomis, efisien, dan efektif mungkin tidak mudah didapatkan oleh auditor, karena sangat tergantung dari kondisi, tempat, dan waktu.

Jenis-jenis audit kinerja antara lain:

a.      Audit Operasional

Audit operasional merupakan penelahaan secara sistematik aktivitas operasi organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Dalam audit operasional, auditor diharapkan melakukan pengamatan yang obyektif dan analisis yang komprehensif terhadap operasional-operasional tertentu.

Tujuan audit operasional adalah untuk :

  • Menilai kinerja, kinerja dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan, standar-standar, dan sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh manajemen
  • Mengidentifikasikan peluang dan
  • Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.

b.     Audit Manajemen

Beberapa karakteristik pemeriksaan manajemen yaitu :

  • Memberikan informasi tentang efektifitas , efisiensi dan ekonomisasi operasional perusahaan kepada manajemen.
  • Penilaian efektivitas, efisiensi dan ekonomisasi didasarkan pada standar-standar tertentu.
  • Audit diarahkan kepada operasional sebagian atau seluruh struktur organisasi.
  • Audit ini dapat dilakukan oleh akuntan maupun bukan akuntan.
  • Hasil audit manajemen berupa rekomendasi perbaikan kepada manajemen.

c.      Audit Program

Audit program mencakup penentuan:

  • Tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan atau manfaat yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau badan lain yang berwenang;
  • Efektivitas kegiatan entitas, pelaksanaan program, kegiatan, atau fungsi instansi yang bersangkutan;
  • Apakah entitas yang diaudit telah menaati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program/ kegiatannya.

d.     Audit Ekonomi dan Efisiensi

Audit ekonomi dan efisiensi menentukan apakah:

  • Entitas telah memperoleh, melindungi dan menggunakan sumber dayanya (seperti karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor) secara hemat dan efisien;
  • Penyebab timbulnya ketidakhematan dan ketidakefisienan;
  • Entitas tersebut telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehematan dan efisiensi.

3.     Audit dengan Tujuan Tertentu

Audit dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja/audit operasional. Jenis audit tersebut adalah diantaranya audit ketaatan dan audit investigatif.

a.      Audit Ketaatan

Audit ketaatan adalah audit yang dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kondisi/pelaksanaan kegiatan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kriteria yang digunakan dalam audit ketaatan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi auditi. Perundang-undangan di sini diartikan dalam arti luas, termasuk ketentuan yang dibuat oleh yang lebih tinggi dan dari luar auditi asal berlaku bagi auditi dengan berbagai bentuk atau medianya, tertulis maupun tidak tertulis.

b.  Audit Investigatif

Audit investigatif adalah audit yang dilakukan untuk membuktikan apakah suatu indikasi penyimpangan /kecurangan benar terjadi atau tidak terjadi.  Jadi fokus audit investigatif adalah membuktikan apakah benar kecurangan telah terjadi.  Dalam hal dugaan kecurangan terbukti, audit investigatif harus dapat mengidentifikasi pihak yang harus bertanggung jawab atas  penyimpangan/ kecurangan tersebut.

– Diolah dari berbagai sumber

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s