IDENTIFIKASI KEKUATAN DAN KELEMAHAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disingkat DJBC atau bea cukai adalah  instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Seiring dengan era globalisasi, bea dan cukai sering menggunakan istilah customs.

VISI, MISI, STRATEGI, DAN LIMA KOMITMEN HARIAN

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Visi

  • Menjadi administrasi kepabeanan dan cukai dengan standar internasional.

Misi

  • Mengamankan hak keuangan negara, memfasilitasi perdagangan, mendukung industri dan melindungi masyarakat.

Strategi

  • Profesionalisme sumber daya manusia, efisiensi dalam organisasi dan pelayanan.

 Lima Komitmen Harian

  1. Tingkatkan Pelayanan;
  2. Tingkatkan transparansi keadilan dan konsistensi;
  3. Pastikan pengguna jasa bekerja sesuai ketentuan;
  4. Hentikan perdagangan ilegal;
  5. Tingkatkan Integritas.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Tugas Pokok

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai.

Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai;

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepabeanan dan cukai;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai; dan

e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

*klik gambar untuk memperbesar*

Image

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

b. Direktorat Teknis Kepabeanan;

c. Direktorat Fasilitas Kepabeanan;

d. Direktorat Cukai;

e. Direktorat Penindakan dan Penyidikan;

f. Direktorat Audit;

g. Direktorat Kepabeanan Internasional;

h. Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai; dan

i. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.

a.  Sekretariat Direktorat Jenderal

Tugas

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat jenderal.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

  1. koordinasi kegiatan direktorat jenderal;
  2. penyelenggaraan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian dan keuangan, dan pembinaan jabatan fungsional pada direktorat jenderal;
  3. pelaksanaan tata usaha, kearsipan, dan dokumentasi direktorat jenderal; dan
  4. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat jenderal.

b. Direktorat Teknis Kepabeanan

Tugas

Direktorat Teknis Kepabeanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknis kepabeanan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Teknis Kepabeanan menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang teknis kepabeanan;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknis kepabeanan;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang teknis kepabeanan;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknis kepabeanan; dan
  5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

c. Direktorat Fasilitas Kepabeanan

Tugas

Direktorat Fasilitas Kepabeanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang fasilitas kepabeanan. 

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Fasilitas Kepabeanan menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitas kepabeanan;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas kepabeanan;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang fasilitas kepabeanan;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitas kepabeanan; dan
  5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

 

d. Direktorat Cukai

Tugas

Direktorat Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang cukai.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Cukai menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang cukai;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang cukai;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang cukai;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang cukai; dan
  5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

e. Direktorat Penindakan dan Penyidikan

Tugas

Direktorat Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai; dan
  5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

f. Direktorat Audit

Tugas

Direktorat Audit mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang audit kepabeanan dan cukai.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Audit menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang audit kepabeanan dan cukai;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang audit kepabeanan dan cukai;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang audit kepabeanan dan cukai penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang audit kepabeanan dan cukai; dan
  4. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

g. Direktorat Kepabeanan Internasional

Tugas

Direktorat Kepabeanan Internasional mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan internasional.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Kepabeanan Internasional menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kepabeanan internasional;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan internasional;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepabeanan internasional;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan internasional; dan
  5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

h. Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai

Tugas

Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penerimaan dan peraturan kepabeanan dan cukai.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penerimaan dan peraturan kepabeanan dan cukai;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penerimaan dan peraturan kepabeanan dan cukai;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penerimaan dan peraturan kepabeanan dan cukai;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerimaan dan peraturan kepabeanan dan cukai; dan
  5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

i. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai

Tugas

Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi kepabeanan dan cukai.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 795, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang informasi kepabeanan dan cukai;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi kepabeanan dan cukai;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang informasi
  4. kepabeanan dan cukai;
  5. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi kepabeanan dan
  6. cukai; dan
  7. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Untuk lebih jelasnya, lihat isi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK 01/2010 BAB VII yang memuat tentang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berita terkait Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:

Penelitian berjudul Revitalisasi Organisasi Direktorat Jendral Bea dan Cukai Sebagai Mitra Ekonomi dan Fasilitator Perdagangan Internasional yang dilakukan oleh seorang mahasiswa UI bernama Sapta Hendra Wacana menarik kesimpulan sebagai berikut:

  1. Kondisi organisasi DJBC belum memuaskan dan dapat mengancam keberhasilan proses revitalisasi organisasi. Aspek penting organisasi yang merupakan kekuatan DJBC adalah: prosedur dan sistem organisasi, teknologi informasi, komposisi usia dan pendidikan SDM, struktur organisasi, dan saluran informasi. Aspek penting organisasi yang menunjukkan kelemahan DJBC adalah : kualitas pelayanan, standar kinerja, komitmen organisasional, kompensasi, kepemimpinan, sistem karir dan promosi, system reward and punishment, sistem penilaian kinerja, budaya organisasi, penghayatan Visi dan Misi, saluran komunikasi, dan sumber daya organisasi.
  2. Efektivitas dan efisiensi DJBC menunjukkan kekuatan dan kelemahan. DJBC telah menunjukkan efektivitas yang baik dari segi pengumpulan penerimaan negara serta penegakan asas keadilan dan netralitas; serta efisiensi yang baik dari segi rasio biaya dan penerimaan. Meskipun demikian, efektivitas DJBC bagi segi kelancaran arus lalu lintas barang, perlindungan masyarakat, penegakan asas transparansi dan keterbukaan, serta perwujudan kepuasan stakeholders organisasi masih perlu diperbaiki. DJBC juga masih perlu meningkatkan efisiensi dalam upaya memperbaiki citra, mewujudkan kepuasan kerja SDM, memperbaiki budaya organisasi dan integritas SDM.
  3. Proses revitalisasi organisasi yang dijalankan DJBC melalui Program Reformasi Kepabeanan dan Rencana Strategis 5 Tahun belum sepenuhnya selaras dengan peran sebagai mitra ekonomi dan facilitator perdagangan intemasional; serta dengan prinsip kepabeanan internasional dan langkah reformasi institusi pabean dunia. Dua Sub Program Reformasi Kepabeanan yaitu Fasilitasi Perdagangan dan Industrial Assistance telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, dua Sub Program lain yaitu Anti Smuggling, Fraud, and Undervaluation serta Peningkatan Integritas SDM belum berjalan dengan optimal. Selain itu, Rencana Strategis 5 Tahun DJBC juga belum sepenuhnya mencapai sasaran.
  4. Proses revitalisasi organisasi DJBC belum sepenuhnya selaras dengan prinsip manajemen perubahan dengan kelemahan utama sebagai berikut: perencanaan bersifat top-down; change agents tidak berperan secara optimal; sasaran perubahan masih bersifat incremental; standar keberhasilan kurang lengkap dan tidak terkait langsung dengan penilaian kinerja serta sistem insentif; stakeholders eksternal kurang dilibatkan; program tidak mencakup perbaikan budaya organisasi; serta teknik benchmarking tidak diterapkan secara optimal.

Kelemahan yang berhasil diidentifikasi melalui penelitian tersebut selaras dengan berita yang dilansir oleh okezone.com. Dalam berita tersebut dinyatakan bahwa pada tahun 2010 KPK mengidentifikasi sedikitnya 10 titik kelemahan DJBC di bidang sumber daya manusia (SDM), tata laksana, regulasi, dan kelembagaan. Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin mengatakan, dari hasil observasi ditemukan satu titik lemah di bidang SDM dan kelembagaan, empat titik lemah di tata laksanan dan regulasi.

Dalam bidang regulasi, kelemahan itu misalnya adanya standart profiling terhadap  perusahaan barang kena cukai sehingga mengakibatkan terjadinya subjektivitas dalam pengawasan dan pemberian layanan. Berdasarkan hasil observasi, ada inkonsistensi antara Peranturan Menteri Keuangan (PMK) No 237/PMK.04/2009 dan Undang-Undang No 11 Tahun 1995 terkait Pengawasan dan Pengendalian Barang Kena Cukai. Hal itu mengakibatkan tidak diterapkannya  intensitas pengawasan yang sama. Misalnya antara Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kategori tradisional dan Etil Alkohol, MMEA non-tradional dan Hasil Tembakau (HT).

Dalam bidang kelembagaan, Jasin mencontohkan adanya ketidaksinkronan kewenangan pelayanan permohonan fasilitas penundaan pembayaran antara PMK 568/PMK.01/2008 dengan  SOP seusai dengan Keputusan Dirjen BC No.Kep-52/BC/2010 dan praktek pelayanan di KPPBC. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan kewenangan dan tanggung jawab antara Kepala Seksi pelayanan Kepabeanan dan Cukai dengan Kepala Seksi Perbendaharaan.

Kesimpulan :

Jadi, berdasarkan informasi di atas dapat penulis simpulkan bahwa sebenarnya susunan organisasi dan kualitas pendidikan SDM dalam DJBC sudah cukup baik, bahkan hal tersebut diidentifikasi sebagai kekuatan dari DJBC itu sendiri. Namun, dalam hal sumber daya organisasi, pelayanan, regulasi, dan standar kinerja DJBC masih memiliki banyak kelemahan. Dengan kualitas pendidikan SDM yang sangat memadai, mengapa sumber daya organisasi DJBC justru menjadi titik lemah? Hal tersebut dikarenakan belum cukup baiknya budaya organisasi dan system reward and punishment yang ada dalam DJBC serta kurangnya penghayatan akan Visi dan Misi Organisasi. Oleh karena itu DJBC masih sangat memerlukan perbaikan dalam beberapa hal tersebut sehingga diharapkan nantinya mampu memberikan pelayanan prima (excellent services) kepada para pemangku kepentingan.

Sumber:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK 01/2010

http://www.digilib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-79654.pdf diakses 11 Maret 2013

http://news.okezone.com/read/2010/12/31/339/409219/kpk-temukan-10-kelemahan-di-bea-cukai diakses 11 Maret 2013

http://www.beacukai.go.id diakses 11 Maret 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s