Audit Efisiensi: Contoh Kasus

Bea Cukai Diminta Transparan Analisa Nilai Pabean Impor Barang

Rabu, 27 Maret 2013 23:29:27 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Pejabat fungsional pemeriksa dokumen (PFPD) pada kantor pelayanan Ditjen Bea dan Cukai diminta transparan dalam menganalisa nilai pabean yang diberitahukan di dalam PIB (pemberitahuan impor barang). Selama ini banyaknya aturan kepabenan yang baru terbit menjebak para pelaku usaha atau importir.

Hal itu terungkap dalam acara Sosialisasi dan Pelatihan Penentuan Nilai Pabean Sebagai Solusi Efektif Terhadap Proses Custom Clearance ini diikuti lebih dari 300 anggota BPP GINSI (gabungan importir nasional Indonesia), Rabu (27/3).

“Akibat tidak transparan dan kurang sosialisasi, ratuan anggota kami menerima Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM) atau sering disebut Notul hingga seribu persen yang nilainya bisa mencapai ratusan miliar jika dikumpulkan seluruhnya dan itu harus dibayar, kalau tidak barang tidak bisa keluar pelabuhan” kata Sekjen Badan Pengurus Pusat (BPP) GINSI Achmad Ridwan Tento pada acara sosialisasi tersebut.

Dari 3.000 perusahaan anggota GINSI se-Indonesia, lanjut Ridwan, keluhan banyak terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok mengenai Notul sekitar 900 perusahaan yang protes karena dikenakan Notul.

Sekjen BPP GINSI minta PFPD supaya efektifitas dan efisiensi di dalam pengurusan Customs Clearance, khususnya mengenai penentuan nilai Pabean dapat ditingkatkan. Mereka harus sering menjelaskan kepada para importir, guna menghindari pengeluaran denda beamasuk/Notul.

Selain masalah nilai pabean, kata dia, masalah krusial yang lain adalah mengenai pemeriksaan fisik di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT), dimana waktu tunggu untuk dapat dilaksanakan behandle belum ada patokan batas waktu pelaksanaannya, sehingga waktu tunggu mulai dari terbitnya Pemberitahuan Jalur Merah (PJM) sampai dengan selesai pemeriksaan masih memakan waktu 8 hari.

Oleh karenanya, Ridwan berharap sosialisasi ini diharapkan agar para anggota GINSI memperoleh kejelasan mengenai metode penentuan nilai Pabean di dalam pengajuan PIB, sehingga tidak lagi menerima Notul.

Sedangkan pihak Bea & Cukai sudah jelas menyampaikan bahwa Service Level of Agreement (SLA) mengenai pemeriksaan fisik sampai dengan terbit SPPB adalah 3 hari, mulai dari pemeriksaan barang, perekaman data, analisa data oleh PFPD sampai dengan terbitnya surat perintah pengeluaran barang (SPPB).

Pejabat Bea dan Cukai KPU Tanjung Priok yang hadir menjelaskan kepada anggota GINSI bahwa banyak dari importir yang tidak melampirkan dokumen yang lengkap atau saat mengisi dokumen kerap tidak memberitahukan nilai transaksi, biaya perjalanan hingga asuransi, sehingga menyulitkan PFPD, akibatnya mereka dikenakan Notul, sesuai aturan denda tambah bea masuk sebesar 1000 persen. (dwi)

Komentar:

Salah satu fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai. Dengan demikian saat muncul peraturan kepabeanan yang baru, DJBC bertugas untuk memberikan bimbingan dan sosialisasi kepada para pelaku usaha dan importir agar dapat memaksimalkan penerimaan negara.

Akan tetapi dalam kasus di atas, DJBC masih belum bisa maksimal dalam melaksanakan sosialisasi sehingga banyak importir yang dirugikan dengan diwajibkan membayar denda hingga ratusan miliar. Selain itu DJBC masih kurang transparan dalam melaksanakan tugas menganalisa nilai pabean impor barang. Hal tersebut menunjukkan kurang efisiennya kinerja DJBC dalam melaksanakan fungsinya sehingga para pelaku usaha dan importir mengalami kekuarangan informasi dan terkena Notul. Jika DJBC bisa bekerja secara transparan dalam menganalisa nilai pabean dan maksimal dalam melaksanakan sosialisasi, maka pengurusan Custom Clearance dapat dilaksanakan secara lebih efisien. Hal tersebut akan mengurangi terjadinya pengeluaran denda beamasuk/Notul terhadap para pelaku usaha.

Fungsi utama DJBC yang lainnya yaitu penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepabeanan dan cukai. Namun dalam hal standar di bidang kepabeadan dan cukai, DJBC masih memiliki masalah krusial. Masalah tersebut adalah mengenai pemeriksaan fisik di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT), dimana waktu tunggu untuk dapat dilaksanakan behandle belum ada patokan batas waktu pelaksanaannya, sehingga waktu tunggu mulai dari terbitnya Pemberitahuan Jalur Merah (PJM) sampai dengan selesai pemeriksaan masih memakan waktu 8 hari. Jika DJBC segera menyusun standar mengenai hal tersebut, kinerja DJBC akan menjadi lebih efisien karena waktu tunggu untuk dapat dilaksanakan behandle bisa dipercepat.

Referensi: http://www.poskotanews.com/2013/03/27/bea-cukai-diminta-transparan-analisa-nilai-pabean-impor-barang/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s